Silahkan Login Di Sini

Terima Kasih Sudah Menggunakan Fasilitas Kami

Login
Get Adobe Flash player

TUPOKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KAB. ACEH UTARA ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian PertamaBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSub Bagian ISusunan dan Kedudukan

1.  Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :I.  Kepala Badan;II. Sekretariat;III.Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;IV. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;V.  Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;VI. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan2.  Sekretariat, terdiri dari :I.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;II. Sub Bagian Keuangan;III.Sub Bagian Penyusunan Program.

3.  Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :I.  Sub Bidang Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Ketenagakerjaan;II. Sub Bidang Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan;

4.  Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :I.  Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi;II. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan

5.  Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :I.  Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Keistimewaan, Kebudayaan dan Pariwisata;II. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;

6.  Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :I.  Sub Bidang Penelitian dan PengembanganII. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Sub Bagian 2Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1Kepala Badan

I.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;II. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, sosial budaya, sumber daya manusia dan penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi.

I.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;II. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;III.Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;IV. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia;V.  Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;VI. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;VII.Pelaksanaan Penyiapan bahan Rapat Koordinasi, Evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di daerah;VIII.Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; danIX. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2Sekretariat


I.  Sekretariat merupakan unsAur pembantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan penyusunan program; danII. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :I.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang investaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;II. Pembinaan kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;III.Pengelolaan administrasi keuangan;IV. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;V.  Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;VI. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; danVII.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.  Sekretariat, terdiri dari :I.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;II. Sub Bagian Keuangan;III.Sub Bagian Penyusunan Program.

2.  Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada     Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

I.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan,     pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;II. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan     keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; danIII.Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang        bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja tahunan     Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan produksi, produktifitas, investasi, usaha     dan pembiayaan pembangunan; dan.Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang  berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala       Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pengembangan produksi, produktifitas, investasi, usaha dan pembiayaan pembangunan dan ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

I.  Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan produksi daerah (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan,     peternakan, perkebunan, kehutanan, industri), perekonomian daerah, keuangan dan pendapatan daerah, perdagangan, jasa dan pemasaran serta penanaman modal,     ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu;II. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang ekonomi, keuangan, dan industri yang meliputi     pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, industri, perekonomian daerah, keuangan dan pendapatan daerah,       perindustrian, perdagangan, jasa, ketenagakerjaan dan pemasaran serta pengembangan kawasan ekonomi terpadu;III.Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan produksi dan produktivitas daerah (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan,     eternakan, perkebunan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan), perekonomian daerah, keuangan, pendapatan darah, perdagangan jasa, pemasaran, ekonomi       regional serta penanaman modal, pengembangan dunia usaha, ketenagakerjaan dan pengembangan kawaan ekonomi terpadu;IV. Pelaksanaan analisis permasalahan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan ekonomi regional;V.  Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan; danVI. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.  Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan  terdiri  dari :    Sub Bidang Pengembangan Produksi, Produktivitas, dan Ketenagakerjaan;    Sub Bidang Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan.2.  Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada     Kepala      Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

I.  Sub Bidang Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, ketahanan pangan, tenaga kerja dan mobilitas penduduk serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya.

I.  Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan Infrastruktur, Iptek, Energi, pengembangan     Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan; danII. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan     Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur, Iptek, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah dan Kerjasama Pembangunan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur, iptek, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan;Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan infrastruktur, iptek, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan;Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, iptek, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan;Pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antar kabupaten;Pelaksanaan analisis permasalahan infrastruktur, iptek, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan;Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana; danPelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.  Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana terdiri dari :II. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi;III.Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilyah dan Kerjasama Pembangunan.IV. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

I.  Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, permukiman, iptek, informasi dan telematika; danII. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, pengairan, pertanahan dan kerjasama pembangunan.

Paragraf  5Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan  Sumber Daya Manusia

I.  Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, keistimewaan, kebudayaan, pariwisata dan pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.II. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata pemuda dan olah raga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :I.  Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan meliputi agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan,     sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan,     perlindungan anak, pemuda dan olah raga;II. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan di bidang agama, sumber daya manusia,     sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan     perlindungan anak, pemuda dan olah raga;III.Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan bidang agama, sumber daya manusia, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan,     pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga;IV. Pengembangan analisis dan kebijakan di bidang agama, sumber daya manusia, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga;V.  Pelaksanaan analisis dan kebijakan di bidang agama, sumber daya manusia, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum,     kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga;VI. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga;VII.Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.  Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :II. Sub bidang pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Keistimewaan, Kebudayaan dan Pariwisata;III.Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.IV. Masing-masing Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

I.  Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Keistimewaan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan     perencanaan dan program pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, adat-istiadat,     seni, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga; danII. Sub bidang pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program     pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, kependudukan, kelembagaan, pemerintahan, hukum dan politik.

Paragraf 6Bidang Penelitian, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

I.  Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian, pengendalian, pengembangan data, pemantauan     dan evaluasi pembangunan; danII. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Penelitian, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penelitian dan koordinasi pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi pembangunan dan pengelolaan data.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 27, Bidang Penelitian, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

I.  Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;II. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan di daerah;III.Pelaksanaan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan di daerah;IV. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara;V.  Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;VI. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; danVII.Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :Sub. Bidang Penelitian dan PengembanganSub. Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi PembangunanMasing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada    Kepala  Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelitian, fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang    perencanaan pembangunan daerah; danII.Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi,    pengelolaan data pembanguna, lakip, laporan kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Utara, laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan.


Bappenas | Bappeda NAD | Pemkab Aceh Utara

Copyright © 2012. All Rights Reserved.