Silahkan Login Di Sini

Terima Kasih Sudah Menggunakan Fasilitas Kami

Login
Get Adobe Flash player

Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Aceh Utara

Visi

     Dalam rangka mengisi Otonomi Khusus dan Keistimewaan Aceh, dengan Qanun nomor 1 tahun 2002 telah ditetapkan visi masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam. Visi ini akan diwujudkan antara lain melalui misi meningkatkan profesionalisme dan spiritualitas aparatur pemerintah daerah yang berfungsi melayani masyarakat, produktif dan bebas dari praktek KKN.

     Sehubungan dengan pemberlakuan Syari’at Islam secara kaffah, sosok pemerintah  daerah  yang bersih  dan bebas  KKN  merupakan  pilihan wajib agar mampu menjabarkan dan melaksanakan program prioritas sebagai kebijakan strategis daerah.

     Program pemerintah tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan. Perencanaan pembangunan yang baik (Good Governance)merupakan isu paling terkemuka dengan penyelenggaraan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance telah menimbulkan krisis multi dimensi berkepanjangan. Konflik Aceh, kekaburan makna aktual keistimewaan Aceh, ketidakberdayaan ekonomi masyarakat dan disparitas pembangunan wilayah terisolir/daerah pembatasan juga tidak terlepas dari sistem penyelenggaraan pembangunan yang lebih cenderung dengan prinsip-prinsip Good Governance.

     Dengan belajar dari pengalaman tersebut, perjuangan melakukan reformasi telah membuahkan dasar-dasar perubahan manajemen pemerintah dan pembangunan sebagaimana maksud TAP MPR Nomor VI/ MPR/ 1998 jo UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

     Sesuai dengan isu strategik tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Utara dituntut berperan dalam melakukan pengembangan perencanaan pembangunan daerah yang lebih profesionalisme dan produktif dalam melayani setiap aspirasi masyarakat dan bebas dari praktek KKN, sehingga melahirkan pemerintahan berwibawa sebagaimana diamanatkan oleh Qanun nomor 1 Tahun 2002.

     Mengingat Bappeda merupakan salah satu badan perencanaan pembangunan daerah yang sangat berperan aktif dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang sangat berperan aktif dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan, maka tanpa perencanaan yang matang dalam mewujudkan pembangunan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Oleh karenanya, visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang profesional”.

Misi

      Untuk mewujudkan visi tersebut diatas sesuai dengan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga telah melakukan perubahan-perubahan atau revisi terhadap misi terdahulu dan merumuskan menjadi :

  • Menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan menengah;
  • Meningkatkan fungsi koordinasi, pengendalian, evaluasi dan penelitian pembangunan daerah secara sinergis dan komprehensif.
  • Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan daerah yang kredibel.

Tujuan

      Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran atau implementasi misi tersebut diatas diarahkan pada pencapaian tertentu. Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Bappeda sampai tahun 2006 adalah sebagai berikut :

  • Menghasilkan kualitas rencana pembangunan daerah jangka pendek dan menengah secara terarah dan terpadu;
  • Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antar sektor;
  • Menghasilkan mutu sumber daya perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna.

     Dari upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara tepat, terarah dan bermutu serta berhasil guna. Peningkatan profesionalisme aparatur juga diharapkan dapat tercapai melalui pelayanan terus menerus yang penjabaran/implementasinya sampai tahun 2006 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Penciptaan kondisi tersebut untuk mendorong pemamfaatan dari perencanaan pembangunan daerah yang merupakan fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Utara.
     

     Selanjutnya, upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perlu melembagakan sistem AKIP. Penetapan tujuan ini kaitannya dengan kondisi riil pelaksanaan sistem AKIP selama ini. Sejak pemberlakuan Inpres nomor 7 Tahun 1999, pelaksanaan sistem AKIP dijajaran Aceh Utara belum melembaga.

Sasaran

1.   Tercapainya kualitas perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan menengah secara tepat dan terarah;

2.   Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antar sektor;

3.   Tercapainya mutu sumber daya perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna.

 

 Dalam rangka merealisir visi dan misi, pada tahun 2006 ditetapkan beberapa sasaran beserta indikatornya yang merupakan penjabaran secara terukur dari tujuan-tujuan yang diwujudkan sampai tahun 2006. penjabaran ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu  maksimal 1 (satu) tahun yaitu :

1.   Meningkatnya kualitas rencana pembangunan daerah;

2.   Meningkatnya efektifitas mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

3.   Meningkatnya kapasitas institusi perencanaanm daerah yang kredibel.


Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ada beberapa cara melalui penetapan kebijakan dan program. Penetapan kebijakan dimaksudkan sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk dalam menunjang kelancaran dan keterpaduan upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan ini merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan, yaitu :

Kebijakan

     Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas meliputi:

Program

     Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program tersebut sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran.

Bappenas | Bappeda NAD | Pemkab Aceh Utara

Copyright © 2012. All Rights Reserved.